BERAU POST - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai skema pembiayaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berpotensi menimbulkan beban ganda bagi masyarakat.
Penilaian ini berkaitan dengan skema pendanaan koperasi yang melibatkan pinjaman dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Sementara cicilan pembiayaannya disebut akan ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk melalui Dana Desa.
Peneliti CELIOS, Media Wahyu Askar, menyebut terdapat dua potensi beban yang dapat muncul dari skema tersebut.
“Skema pembiayaan Kopdes Merah Putih melalui pinjaman dari Himbara berpotensi menjadi beban ganda bagi rakyat,” ujarnya dalam riset yang dikutip, Jumat (20/3).
Menurutnya, risiko pertama adalah potensi kerugian akibat kegagalan pasar jika program tidak berjalan optimal, yang dapat berdampak pada stagnasi bahkan kemunduran pembangunan desa.
“Kedua, rakyat akan menanggung kerugian karena pemerintah harus menggunakan dana APBN, yang berasal dari pajak rakyat, untuk melakukan strategi penyelamatan terhadap Bank Himbara,” tambahnya.
CELIOS juga menilai skema ini berpotensi menggeser prioritas belanja negara dan daerah.
Anggaran yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi bisa dialihkan untuk menopang program koperasi.
Menurut CELIOS, kondisi tersebut berisiko memperdalam ketimpangan infrastruktur antarwilayah serta menekan pertumbuhan ekonomi desa.
“Akses distribusi dan transportasi yang tak berkembang mengakibatkan ekonomi desa lesu dan potensi desa tak tumbuh optimal sebagai pendapatan asli,” ujar Media.
Ia menambahkan, keterbatasan infrastruktur juga dapat meningkatkan biaya distribusi bagi masyarakat desa.
“Masyarakat desa harus membayar lebih untuk menjual komoditas hasil pertanian ke kota hingga menempuh perjalanan lebih lama karena buruknya akses jalan penghubung,” imbuhnya.
Selain itu, CELIOS juga menyoroti potensi beban di tingkat daerah. Pemerintah daerah disebut dapat terdampak karena diminta berkontribusi dalam pembiayaan awal, seperti biaya akta notaris dan pra-pendirian koperasi melalui skema Bantuan Tidak Terduga (BTT).
Padahal, BTT pada dasarnya dialokasikan untuk kondisi darurat seperti bencana alam atau konflik sosial.
“Hal ini justru akan menambah kerentanan daerah yang memiliki potensi tinggi terjadinya bencana dan risiko sosial lainnya,” ujar Bhima Yudhistira.
Pembiayaan Capai Rp 240 Triliun, Bank Himbara Sudah Siapkan Rp 175 Triliun
Di sisi lain, pelaksana program menyebut pembiayaan Kopdes Merah Putih berasal dari skema dana talangan perbankan.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan bahwa kebutuhan pembiayaan program mencapai sekitar Rp3 miliar untuk setiap koperasi.
Dengan target 80.000 koperasi, total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp240 triliun.
Dari jumlah tersebut, bank-bank Himbara disebut telah menyiapkan pembiayaan sekitar Rp175 triliun atau sekitar 72,9 persen dari total kebutuhan.
Rinciannya, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI masing-masing mengalokasikan Rp55 triliun, sementara Bank BSI sebesar Rp10 triliun.
Namun, Joao tidak merinci lebih lanjut berapa besar dana yang telah terserap hingga pertengahan Maret 2026.
Terkait mekanisme pengembalian pembiayaan tersebut, Joao menyatakan bahwa cicilan tidak dibebankan kepada individu maupun pengurus koperasi.
Menurutnya, pembayaran akan dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
“Pembayarannya kami tidak tahu bagaimana secara politiknya. Tetapi seperti yang kita baca di media sosial dan berita, dana itu akan dibayar oleh Kementerian Keuangan,” ujarnya.
“Jadi tidak ada orang mencicil atau pribadi mencicil. Yang saya tahu itu akan dibayar oleh Kementerian Keuangan,” tukasnya.
Skema Pembiayaan Picu Perdebatan
Skema pembiayaan ini memunculkan perdebatan karena melibatkan dana perbankan dalam pembangunan koperasi, sementara pengembaliannya disebut berasal dari APBN.
Di satu sisi, pemerintah mendorong percepatan pembangunan koperasi desa sebagai bagian dari program prioritas nasional.
Namun di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan adanya potensi risiko fiskal dan pergeseran prioritas anggaran jika program tersebut tidak berjalan sesuai rencana. (jpg/smi)
Editor : Nurismi