BERAU POST - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengakui bahwa pemerintah tidak bisa memberikan jaminan penuh terhadap dampak kebijakan dari pengalihan dana desa yang digunakan untuk membayar cicilan pembiayaan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih.
Namun, ia menilai masih terdapat ruang manfaat dari pengalihan sebagian dana desa ke program koperasi tersebut.
Menurut dia, apabila selama ini penggunaan dana desa dinilai belum optimal, maka pengalihan sebagian anggaran ke Kopdes Merah Putih tetap memiliki potensi keuntungan.
“Jamin kan nggak bisa 100 persen jamin. Tapi gini, itu kan sekitar 2 per 3 dari dana desa ditransfer ke situ (pembiayaan koperasi merah putih),” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3).
“Kalau kita anggap sebelumnya dana desanya enggak efisien, kan masih ada untungnya, pasti,” imbuhnya.
Purbaya juga menekankan bahwa keberadaan koperasi desa tetap akan menciptakan aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Bahkan, dalam skenario terburuk sekalipun, ia meyakini akan tetap ada proses produksi yang berjalan.
“Sejelek-jelek kopdes, pasti ada sesuatu, ada proses produksinya di situ,” jelasnya.
Ke depan, pemerintah masih akan merumuskan lebih lanjut terkait mekanisme pelaksanaan program Kopdes Merah Putih agar dampaknya terhadap pembangunan desa tetap dapat terjaga.
“Nanti ke depan juga kita akan ngomongin seperti apa pelaksanaannya,” pungkasnya.
Sebelumnya, skema pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih mulai terkuak. Ternyata, pengajuan kredit senilai Rp 3 miliar per koperasi bukan berasal dari pemerintah desa, melainkan langsung diajukan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelaksana.
Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan bahwa pihaknya sejak awal sudah mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk satu unit Koperasi Merah Putih.
Dengan begitu secara total untuk sebanyak 80.000 unit koperasi kebutuhannya mencapai Rp 240 triliun.
“Sudah budget kita ajukan dari awal. Untuk satu koperasi itu, untuk sarana-prasarana dan fisik gerainya itu Rp 3 miliar semuanya. Jadi kita mengajukan anggarannya,” ujar Joao Angelo saat ditemui di Kantornya, belum lama ini.
Dari pembiayaan yang diajukan ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Dirut Agrinas Pangan membeberkan bahwa pihaknya baru memperoleh senilai Rp 175 triliun atau sekitar 72,9 persen dari total sebesar Rp 240 triliun.
Rinciannya, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI masing-masing mengalokasikan Rp 55 triliun, sementara Bank BSI sebesar Rp 10 triliun.
Meski begitu, Joao tidak memerinci lebih lanjut per pertengahan Maret 2026 pembiayaan itu sudah terpakai berapa besar.
Terkait cicilan yang dibayar Dana Desa itu, Berdasarkan riset dari Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai bahwa pembiayaan Koperasi Merah Putih yang dibayar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi menggeser prioritas belanja negara dan daerah.
Anggaran yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi berpotensi dialihkan untuk menopang keberlangsungan program.
Dampaknya, ketimpangan infrastruktur di daerah bisa semakin dalam. Kualitas hidup masyarakat desa pun terancam stagnan akibat terbatasnya akses distribusi dan transportasi.
“Akses distribusi dan transportasi yang tak berkembang mengakibatkan ekonomi desa lesu dan potensi desa tak tumbuh optimal sebagai pendapatan asli," tutur Peneliti CELIOS Media Wahyu Askar dalam risetnya.
"Masyarakat desa harus membayar lebih untuk menjual komoditas hasil pertanian ke kota hingga menempuh perjalanan lebih lama karena buruknya akses jalan penghubung," imbuhnya. (jpg/smi)
Editor : Nurismi