BERAU POST - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait kekhawatiran bahwa skema cicilan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang bersumber dari dana desa berpotensi membebani fiskal negara.
Purbaya menegaskan, skema tersebut tidak akan menambah beban anggaran negara secara keseluruhan, meskipun cicilan itu dibayarkan di tengah gejolak ketidakpastian global.
Menurutnya, alokasi fiskal tetap berada dalam koridor yang sudah dirancang pemerintah.
“Enggak bertambah, kan. Tetap saja anggarannya seperti itu. Yang banyak kan disubsidi, kalau anggaran itu kan sama,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3).
Dia juga menekankan bahwa dari sisi penerimaan negara (income), pemerintah saat ini mengalami peningkatan, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak.
Kenaikan tersebut dinilai mampu menjadi penopang tambahan bagi fiskal negara.
“Jangan lupa di sisi income juga kita naik. Income batubara itu kan pada naik. Minyak juga naik. Jadi kalau kita lihat, level USD 100 per barel kita masih aman,” jelasnya.
Meski demikian, Purbaya mengingatkan bahwa kondisi “aman” tersebut tidak berarti tanpa defisit.
Ia menegaskan bahwa defisit anggaran memang sudah menjadi bagian dari desain kebijakan fiskal pemerintah.
“Jangan dibilang aman-aman tahu-tahu defisit. Memang angkanya didesain defisit. Dua bulan pertama sekian. Kita percepat belanja pemerintah supaya dorongan ekonomi lebih merata sepanjang tahun. Jadi itu bukan kelemahan, tapi keunggulan,” paparnya.
Sementara itu, skema pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih mulai terkuak. Ternyata, pengajuan kredit senilai Rp 3 miliar per koperasi bukan berasal dari pemerintah desa.
Melainkan langsung diajukan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelaksana.
Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan bahwa pihaknya sejak awal sudah mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk satu unit Koperasi Merah Putih.
Dengan begitu secara total untuk sebanyak 80.000 unit koperasi kebutuhannya mencapai Rp 240 triliun.
“Sudah budget kita ajukan dari awal. Untuk satu koperasi itu, untuk sarana-prasarana dan fisik gerainya itu Rp 3 miliar semuanya. Jadi kita mengajukan anggarannya,” ujar Joao Angelo saat ditemui di Kantornya, belum lama ini.
Dari pembiayaan yang diajukan ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Dirut Agrinas Pangan membeberkan bahwa pihaknya baru memperoleh senilai Rp 175 triliun atau sekitar 72,9 persen dari total sebesar Rp 240 triliun.
Rinciannya, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI masing-masing mengalokasikan Rp 55 triliun, sementara Bank BSI sebesar Rp 10 triliun.
Meski begitu, Joao tidak memerinci lebih lanjut per pertengahan Maret 2026 pembiayaan itu sudah terpakai berapa besar.
Saat ditanya perihal mekanisme pengembalian dana tersebut, cicilan pembiayaan akan ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dengan alokasi dari Dana Desa.
Ia menjelaskan, bank-bank Himbara hanya memberikan dana talangan yang nantinya akan diganti oleh pemerintah.
Menurutnya, dalam pembiayaan Koperasi Merah Putih tidak ada sepeser pun beban cicilan yang diberi kepada orang secara pribadi. (jpg/smi)
Editor : Nurismi