BERAU POST - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) akan membuka ruang intervensi pemerintah terhadap kebijakan moneter.
Ia menegaskan, batas antara kebijakan fiskal dan moneter tetap jelas dan tidak bisa dicampuradukkan.
Menurut Purbaya, latar belakang fiskal yang dimiliki Thomas tidak serta-merta membuat BI berada di bawah kendali pemerintah.
Ia menjamin independensi bank sentral tetap terjaga sesuai amanat undang-undang.
"Jadi, bukan berarti kita akan, orang bilang, fiskal menguasai moneter. Enggak, kan beda," tegas Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1).
Ia menekankan, setelah resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI, Thomas sepenuhnya berada dalam struktur dan kewenangan Bank Indonesia.
Dengan demikian, tidak ada ruang bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk ikut campur dalam pengambilan kebijakan moneter.
"Setelah di sana (BI), ya dia di sana. Saya nggak bisa ngendaliin dia," ujarnya.
Meski demikian, Purbaya menilai pengalaman dan perspektif Thomas justru dapat memperkaya diskusi di internal BI.
Menurutnya, pemahaman lintas sektor akan menjadi nilai tambah dalam merumuskan kebijakan moneter yang lebih komprehensif.
"Cuma kan kalau pemikirannya lebih luas, dia (Thomas) bisa memberikan makna yang berbeda ke diskusi di kebijakan moneter sana," pungkas Purbaya.
Sebelumnya, kursi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) akhirnya terisi. Komisi XI DPR RI secara resmi menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI setelah melalui proses fit and proper test.
Keputusan itu diumumkan langsung Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun, usai rapat internal di Gedung DPR, Senin (26/1).
Thomas terpilih mengungguli dua kandidat lain, yakni Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro.
"Dalam rapat internal Komisi XI bahwa diputuskan yang menjadi Deputi Gubernur BI pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas Djiwandono,” kata Misbakhun kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/1).
Ia memastikan bahwa pemilihan Thomas Djiwandono yang menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan telah diputuskan Komisi XI dalam rapat internal.
Adapun nantinya, keputusan Komisi XI itu akan secara resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. (jpg/smi)
Editor : Nurismi