BERAU POST - Bencana banjir bandang hingga tanah longsor melanda sejumlah pemukiman warga yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut), pada akhir November 2025 lalu.
Sebelumnya, sempat beredar video gelondongan kayu yang mengalir dari daerah hulu kawasan Batang Toru hingga Garoga yang disinyalir memicu bencana besar itu.
Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran publik terhadap gencarnya aktivitas pembukaan lahan untuk pertambangan hingga perkebunan kelapa sawit.
Sebagian pihak bahkan mengecam keras sejumlah perusahaan tambang untuk segera diberhentikan aktivitas usahanya, demi keselamatan hidup warga setempat pascabencana banjir-longsor tersebut.
Terkini, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) angkat bicara ihwal penyebab tragedi banjir bandang, terkhusus soal aktivitas usaha yang dilakukan sejumlah perusahaan tambang.
Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq menyebut, pihaknya telah melakukan inspeksi udara di wilayah Kabupaten Tapsel, pascabencana banjir hingga longsor.
"Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan," kata Hanif dalam keterangan resminya, pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Lantas, bagaimana sebenarnya inspeksi yang dilakukan KLH dalam mengusut penyebab banjir bandang yang melanda Tapsel? Berikut ulasannya.
3 Perusahaan Tambang Disetop
Hanif menjelaskan, sebanyak 3 perusahaan di sektor penambangan hingga kelapa sawit yang kini telah didatangi olehnya.
Berdasarkan temuan di lapangan, pemerintah disebut telah memutuskan untuk menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan itu.
"Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta," terang Hanif.
"DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hanif menuturkan hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif di daerah aliran sungai tersebut.
Menteri LH itu menilai, aktivitas tersebut telah memperbesar tekanan terhadap daerah aliran sungai.
"Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit," sebut Hanif.
"Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara," ungkapnya.
Banjir bandang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumut, sejak Rabu, 26 November 2025, telah menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur serta memaksa warga mengungsi.
Pemerintah daerah bersama tim gabungan hingga kini terus melakukan proses pembersihan dan evakuasi di lokasi terdampak untuk mempercepat pemulihan kondisi.
Material banjir berupa gelondongan kayu, lumpur, dan sampah menyebabkan kerusakan berat pada jaringan jalan dan beberapa jembatan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, akses antardesa di beberapa lokasi kecamatan di Tapsel, masih terputus.
Di sisi lain, warga yang rumahnya terdampak banjir bandang telah dievakuasi ke sejumlah posko pengungsian. Posko didirikan oleh pemerintah di lokasi-lokasi aman yang mudah dijangkau warga.
Hingga Sabtu, 6 Desember 2025, akses jalan umum dari Kabupaten Tapsel menuju Kabupaten Tapanuli Tengah masih belum dapat dilalui, baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.
Kondisi tersebut menghambat distribusi logistik dan mobilitas warga, termasuk aktivitas ekonomi yang bergantung pada jalur utama tersebut. (smi)
Editor : Nurismi