BERAU POST - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti respons sejumlah pemerintah daerah yang mengeluhkan penurunan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Tito menegaskan, daerah seharusnya tidak hanya menyatakan kekurangan dana, melainkan segera melakukan penyesuaian dan efisiensi dalam pengelolaan keuangannya.
“Daerah-daerah jangan melihat angka, misalnya selama ini dapat 100, terus menjadi 60, langsung bilang kurang," katanya kepada wartawan di Jakarta pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Menurut Tito, kondisi fiskal nasional yang menuntut penyesuaian anggaran pusat harus direspons daerah dengan langkah efisiensi, terutama dalam pos-pos belanja yang tidak produktif.
Mantan Kapolri itu menilai, pola lama yang berorientasi pada angka tanpa mempertimbangkan efektivitas sudah tidak relevan lagi diterapkan.
“Yang perlu dilakukan adalah melakukan exercise, yaitu efisiensi belanja,” ujar Tito.
Menteri Dalam Negeri itu juga menekankan agar pengeluaran daerah lebih diarahkan pada program yang benar-benar menyentuh masyarakat.
"Belanjanya harus diefisiensikan, terutama yang di belanja untuk pegawai. Kalau gaji tidak, tapi belanja untuk birokrasinya. Itu harus disederhanakan," ucap Tito.
Soroti Pola Belanja Tak Efisien
Mendagri juga menyoroti sejumlah sumber pemborosan anggaran di daerah. Dari hasil pengawasan, ditemukan pola belanja yang tidak efisien seperti rapat-rapat berlebihan hingga perjalanan dinas yang terlalu sering dilakukan.
"Begitu kita pelototin, ternyata perjalanan dinasnya terlalu banyak, rapatnya terlalu banyak, pemeliharaan-perawatan terlalu banyak,” jelas Tito.
Pria yang juga pernah mejabat sebagai Menko Polhukam itu menegaskan, kondisi keuangan nasional saat ini menuntut perubahan cara pandang dalam menyusun rencana keuangan daerah.
Pola belanja lama yang berorientasi pada rutinitas birokrasi, menurutnya, harus diubah menjadi pengelolaan yang lebih adaptif terhadap situasi baru.
"Nah ini teman-teman dari daerah, tolong jangan berpikir yang lama digunakan untuk situasi baru," kata Tito.
Fokus ke Program Langsung Menyentuh Masyarakat
Lebih lanjut, Tito meminta seluruh kepala daerah agar lebih cermat dalam menentukan prioritas anggaran dan menekankan bahwa dana sebaiknya digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan efisiensi tersebut, Tito meyakini pemerintah daerah tetap mampu menggerakkan pembangunan, meski mengalami penurunan dana transfer dari pusat.
"Untuk perencanaan tahun 2026, selain efisiensi belanja jangan gunakan template lama. Ada daerah-daerah yang sukses melakukan itu,” tegas Tito.
“Kabupaten Lahat misalnya. Dia bisa menghemat Rp 425 miliar dari belanja birokrasi dan ternyata bisa," imbuhnya.
Mendagri menambahkan, pemerintah pusat maupun daerah sebenarnya pernah menghadapi situasi serupa pada masa pandemi COVID-19, di mana hampir seluruh pendapatan negara berkurang dan harus dilakukan rasionalisasi.
"Kita juga pernah ngalamin dua kali paling tidak, pada waktu jaman COVID semua daerah semua pendapatan negara berkurang,” ucap Tito.
“Semua dirasionalisasi bahasa kerennya, bahasa lapangannya dipotong. Tapi kita bisa survive," pungkasnya. (smi)
Editor : Nurismi