BerauPost - Ribut-ribut mengenai pengemudi ojek online (ojol) apakah wajib mendapatkan THR atau Tunjangan Hari Raya dari aplikator menjadi polemik yang cukup pelik. Sudah berlangsung lama, masalah ini tak kunjung selesai.
Saat ini, diketahui ada beberapa aplikator atau platform ride hailing di Indonesia, seperti misalnya Grab, Gojek, Maxim, InDrive dan beberapa lainnya yang kurang terkenal. Ojol sendiri saat ini sudah menjadi profesi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.
Sementara terkait masalah tuntutan banyak pengemudi ojol yang meminta THR kepada aplikator mereka masing-masing, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai, para pengemudi ojol harus bisa membedakan antara kemitraan dan hubungan kerja.
"Secara yuridis, hubungan antara mitra pengemudi dan perusahaan aplikasi telah diatur sebagai hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja. Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 secara eksplisit menyatakan bahwa pengemudi dalam platform ride-hailing berstatus mitra, bukan pekerja," kata Ari melalui dilansir JawaPos.com, Sabtu (1/3).
Dia melanjutkan, meskipun kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meliputi segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, namun dalam penafsiran otentik dan pasal demi pasal dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 serta peraturan pelaksanaannya sebenarnya tidak mencakup urusan kemitraan ini.
Melainkan hanya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Namun menurut Ari, pemerintah tampaknya tidak konsisten dalam menegakkan regulasi ini.
Di satu sisi, pemerintah mengakui bahwa mitra pengemudi bukan pekerja dan oleh karena itu tidak berhak atas perlindungan sebagai pekerja seperti THR.
Tetapi di sisi lain, ada dorongan untuk memperlakukan mitra seperti pekerja dalam aspek tertentu, seperti tuntutan perlindungan sosial dan kesejahteraan.
"Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin mengambil manfaat
dari model ekonomi gig, tetapi enggan memberikan kejelasan hukum yang melindungi keberlanjutan ekosistem ini," tegas Ari.
Apakah mitra pengemudi ojol berhak mendapat THR dari aplikator, Ari juga menjawab dengan pasal lainnya. Dipaparkannya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian untuk melakukan pekerjaan dapat berupa: (1) Perjanjian Pemborongan, (2) Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu atau (3) Perjanjian Kerja.
Sehingga sekalipun mitra ojol melakukan pekerjaan, tidak dapat diartikan bahwa yang timbul adalah hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang sebagian pasal-pasal didalamnya sudah dicabut ataupun diubah melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, hubungan kerja harus memenuhi tiga unsur esensial yaitu pekerjaan, perintah, dan upah secara kumulatif.
"Jika melihat dari perspektif regulasi ini, hubungan antara mitra pengemudi dan perusahaan aplikasi tidak memenuhi ketiga unsur tersebut," Ari menerangkan.
Dengan melihat bisnis prosesnya, Ari menilai skema kerja seperti ini lebih menyerupai model bisnis kemitraan, dibandingkan hubungan kerja yang tunduk pada hukum ketenagakerjaan, meskipun ada yang menyebutkan kemitraan semu.
Kalaupun ada kehendak untuk menjadikan mitrabpengemudi masuk dalam katagori pekerja dengan hubungan kerja didalamnya, maka perlu ada perubahan secara sistemik, mulai definisi pekerja, unsur hubungan kerja dan lain-lain.
"Sayangnya, alih-alih memperjelas posisi hukum ini, pemerintah justru membiarkan polemik berlarut-larut tanpa kepastian, menciptakan ketidakstabilan bagi mitra pengemudi dan industri secara keseluruhan," tukas Ari. (jpg/smi)
Editor : Nurismi