TANJUNG REDEB – Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau terus berupaya masyarakat miskin di Bumi Batiwakkal- sebutan Kabupaten Berau bisa membeli gas elpiji langsung di pangkalan.
Seperti yang dijelaskan Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yuanita, ketersediaan gas elpiji 3 kilogram (kg) di Berau cukup untuk masyarakat miskin. Namun saat ini pihaknya masih terus memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa gas elpiji adanya di pangkalan bukan disebarkan di warung atau toko-toko sembako.
“Kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa untuk pembelian gas itu harus dibeli di pangkalan langsung,” ujarnya kepada awak media ini.
Bukan hanya itu saja, menurutnya pembelian gas elpiji 3 kg itu juga ada ketentuannya. Karena, tidak semua masyarakat berhak untuk mendapatkan gas tersebut, karena jika gas elpiji 3 kg itu adalah barang subsidi.
Karena itu, dirinya meminta masyarakat untuk bisa membeli gas langsung ke pangkalan. Serta, kesadaran diri untuk tidak membeli barang subsidi jika memang merasa mampu.
"Kesadaran seperti ini yang seharusnya bisa dipahami oleh masyarakat, karena untuk saat ini banyak dari masyarakat meski merasa mampu mereka tetap memakai gas elpiji subsidi," katanya.
Pihaknya kini mulai melakukan sosialisasi ke kecamatan yang ada di Kabupaten Berau. Serta sedang menyisir ke daerah wilayah Pesisir Selatan Berau untuk melakukan sosialisasi tersebut.
"Semoga saja dengan adanya sosialisasi yang saat ini kami gaungkan, dapat membuat perubahan terkait dengan kelangkaan gas elpiji yang saat ini selalu menjadi permasalahan di Kabupaten Berau,” harapnya.
Diberitakan sebelumnya, Kanit Tipidter Satreskrim Polres Berau, Ipda Yoga Fattur Rahman menekankan perhatian serius terhadap kesulitan yang dialami masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh gas bersubsidi itu.
Ia memberikan ultimatum keras kepada pihak-pihak yang mencoba menimbun gas bersubsidi tersebut dan tidak akan menolerir tindakan tersebut. “Kami akan bertindak tegas dan sesuai dengan pasal yang berlaku terhadap oknum yang kedapatan menimbun gas melon bersubsidi. Tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat luas, tetapi juga mengganggu roda perekonomian lokal,” ujarnya. (aky/arp)