BERAU POST - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menyerahkan bantuan keuangan kepada sembilan partai politik penerima bantuan Tahun Anggaran 2026.
Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp 735,885 juta, dengan besaran Rp 7.500 untuk setiap suara sah hasil Pemilu.
Penyerahan bantuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima yang dihadiri Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Wakil Wali Kota Agus Haris, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bontang Deddy Haryanto, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan partai politik.
Berdasarkan perolehan suara sah, DPD Partai Golkar menjadi penerima bantuan terbesar, yakni Rp 205,44 juta dari 7 kursi dan 27.392 suara sah. Selanjutnya, DPC PKB menerima Rp 122,25 juta dari 4 kursi dan 16.300 suara sah.
Kemudian, PDI Perjuangan memperoleh Rp 90,645 juta dari 3 kursi dan 12.086 suara, disusul Partai Gerindra Rp 89,977 juta dari 3 kursi dan 11.997 suara. PKS menerima Rp 53,947 juta, NasDem Rp 51,997 juta, dan PAN Rp 46,642 juta, masing-masing dengan 2 kursi.
Sementara ,Partai Demokrat memperoleh Rp40,507 juta dari 1 kursi dan 5.401 suara sah. Adapun Partai Gelora menerima Rp34,477 juta dari 1 kursi dan 4.597 suara sah.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik. Khususnya dalam menjalankan pendidikan politik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Pemberian bantuan keuangan partai politik merupakan wujud komitmen dan dukungan dari Pemerintah Kota Bontang dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas serta fungsi partai politik sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Neni, Senin (5/10).
Ia menekankan, agar bantuan yang diberikan dapat dikelola secara tertib, efisien, efektif, dan memberikan manfaat. Prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi harus menjadi perhatian utama dalam penggunaan anggaran tersebut.
Neni juga menyebut, pengelolaan bantuan keuangan partai politik di Bontang telah menunjukkan hasil positif. Dalam dua tahun terakhir, laporan pengelolaan bantuan tersebut dinilai sebagai yang terbaik di Kalimantan Timur oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Alhamdulillah, Kota Bontang dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik dinilai oleh BPK sebagai yang terbaik se-Kalimantan Timur. Ini harus dipertahankan ataupun ditingkatkan,” katanya.
Menurut Neni, bantuan tersebut diharapkan dapat dioptimalkan untuk mendukung pendidikan politik dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia partai politik.
Pendidikan politik yang berkelanjutan dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik, demokrasi, serta kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di sisi lain, Pemkot Bontang juga membuka peluang peningkatan besaran bantuan keuangan partai politik. Neni mengatakan dirinya bersama Wakil Wali Kota Agus Haris telah mengusulkan agar nilai bantuan per suara dapat dinaikkan dari Rp 7.500 menjadi Rp 8.000.
“InsyaAllah, mudah-mudahan sesuai dengan garis regulasi tentunya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Bontang Deddy Haryanto menjelaskan, bantuan keuangan tahun 2026 masih menggunakan besaran Rp 7.500 per suara sah, sama seperti tahun sebelumnya.
Untuk menaikkan nilai bantuan, pemerintah daerah harus melalui sejumlah tahapan, termasuk penyusunan naskah akademik dan persetujuan Gubernur Kalimantan Timur.
“Boleh diajukan pada saat kita sudah menerima LHP dari BPK. LHP dari BPK kemarin kita terima di bulan Mei 2026,” jelas Deddy.
Ia menambahkan, usulan kenaikan bantuan tersebut nantinya membutuhkan dasar kajian yang kuat. Karena itu, Kesbangpol akan berkoordinasi dengan pengurus partai politik untuk menghimpun usulan sebagai bahan penyusunan naskah akademik.
“Surat-surat usulan kenaikan itu sudah disampaikan kepada kami, kepada pemerintah kota, untuk kami bisa membuat atau menyusun naskah akademiknya,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menilai besaran bantuan Rp 7.500 per suara sudah tidak lagi proporsional dengan kebutuhan partai politik saat ini. Terlebih, nilai tersebut disebut telah bertahan selama hampir empat tahun tanpa kenaikan.
“Sudah empat tahun tidak naik. Jadi memang sangat tidak proporsional,” kata Andi Faizal.
Meski demikian, ia memahami bahwa peningkatan bantuan harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Naskah akademik nantinya menjadi salah satu instrumen penting untuk menghitung kebutuhan pembiayaan pendidikan politik, sekaligus menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah.
“Naskah akademis itu akan memperhitungkan dan mempertimbangkan berapa kemampuan keuangan kita, kemudian kajian-kajian daripada semua faktor yang memengaruhi pembiayaan pendidikan politik,” jelasnya.
Ia memberikan gambaran bahwa pelaksanaan kegiatan partai yang melibatkan kader, seperti pelatihan selama beberapa hari, membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Karena itu, nilai bantuan yang diterima saat ini dinilai belum sebanding dengan kebutuhan kegiatan pendidikan politik.
“Kita saja kalau mau membuat sebuah kegiatan partai yang melibatkan kader, kemudian kita latih selama tiga hari misalkan, satu orang datang itu kan pasti kita kasih bekal Rp 50 ribu untuk transportasi. Itu biaya. Kalau dikonversi cuma Rp 1.500, itu sangat jomplang,” ujarnya.
Terkait pengawasan, Andi Faizal memastikan penggunaan bantuan keuangan partai politik tetap berada dalam mekanisme pemeriksaan.
Ia menyebut laporan penggunaan anggaran pada akhirnya akan diperiksa melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
“Saya kira semua yang dilakukan oleh partai politik selalu diaudit. Alhamdulillah, Bontang dua kali berturut-turut terbaik dalam pengelolaan bantuan keuangan politik,” katanya.(adv/arp)
Editor : Nurismi