BERAU POST – Sony Suwito Adicahyono resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang definitif. Pelantikan tersebut menandai dimulainya tugas baru Sony sebagai pimpinan tertinggi dalam struktur birokrasi Pemerintah Kota Bontang.
Pengambilan ikrar sumpah jabatan dipimpin langsung Walikota Bontang Neni Moerniaeni, dan dihadiri Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris serta unsur Forkopimda serta tamu undangan lainnya, di Pendopo Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Bontang Baru, Kamis (1/10).
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan selamat kepada Sony sekaligus menegaskan besarnya tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut.
Menurutnya, Sekda bukan sekadar posisi administratif, tetapi memiliki peran strategis dalam menggerakkan birokrasi dan menjembatani kebijakan pemerintah daerah dengan DPRD serta seluruh perangkat daerah.
“Jabatan ini bukanlah sekadar puncak karier administratif, melainkan posisi sentral yang menjadi motor penggerak, dirijen birokrasi, sekaligus jembatan strategis antara kebijakan kepala daerah, DPRD, dan seluruh perangkat daerah,” ujar Neni.
Ia menjelaskan, pengisian jabatan Sekda dilakukan melalui proses seleksi yang ketat, transparan dan terukur dengan pendekatan manajemen talenta. Tahapan diawali dengan 15 kandidat birokrat terbaik Kota Bontang yang mengikuti wawancara mendalam.
Dari 15 kandidat tersebut, proses seleksi mengerucut menjadi lima orang untuk mengikuti asesmen kompetensi secara objektif dan profesional di Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hasil asesmen kemudian menghasilkan tiga besar kandidat hingga akhirnya ditetapkan satu orang sebagai Sekda definitif.
“Hasil asesmen tersebut mengerucutkan pilihan menjadi tiga besar kandidat yang terbaik, hingga akhirnya terpilih satu orang pada hari ini yang baru saja kita resmi lantik,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh talenta terbaik yang mengikuti proses seleksi serta Komite Talenta yang mengawal seluruh tahapan.
Proses tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkot Bontang dalam menerapkan sistem merit berdasarkan kompetensi, kinerja dan rekam jejak.
“Dengan pengawalan dari seluruh Komite Talenta, seluruh rangkaian seleksi terjamin mutu dan integritasnya, murni berdasarkan kompetensi, kinerja, dan rekam jejak,” ungkap Neni.
Setelah proses seleksi menghasilkan tiga besar kandidat, seluruh prosedur administrasi kemudian diselesaikan hingga diterbitkannya rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta persetujuan dari Gubernur Kalimantan Timur.
Memasuki masa tugasnya, Neni menilai tantangan yang dihadapi Sekda tidak ringan. Dinamika keuangan daerah, postur APBD, ketergantungan terhadap dana bagi hasil, persoalan infrastruktur serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi sejumlah pekerjaan yang harus segera dikawal.
Karena itu, Neni memberikan sejumlah arahan khusus kepada dekda baru, salah satunya terkait pengelolaan anggaran. Dengan meminta birokrasi menerapkan prinsip money follow program, sehingga anggaran benar-benar diarahkan kepada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“APBD kita harus dikelola dengan prinsip money follow program. Kalau dulu kita pakai money follow function, sekarang money follow program. Pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Selain efisiensi anggaran, Neni meminta sekda mampu menghadirkan inovasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah. Serta menghilangkan ego sektoral agar seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu arah pembangunan.
“Kota Bontang membutuhkan solusi out of the box. Jadilah dirijen yang mampu menyatukan ego sektoral agar perangkat daerah bergerak dalam satu harmonisasi dan harmoni yang sama,” katanya.
Neni juga menyinggung tantangan pengelolaan belanja pegawai menjelang 2027. Adanya kelonggaran terhadap batas belanja pegawai hingga 35 persen, namun hal tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kinerja aparatur.
“Saya menuntut kinerja yang luar biasa dari Bapak/Ibu sekalian di bawah pimpinan birokrasi tertinggi yaitu Pak Sekda dan semua OPD untuk bekerja maksimal demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Neni meminta seluruh jajaran birokrasi lebih peka terhadap persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Pelayanan publik harus diberikan secara humanis, cepat dan responsif.
“Kita harus peka terhadap dinamika sosial. Selalu tanggap, perhatikan, dan selesaikan berbagai permasalahan riil di masyarakat dengan pendekatan yang humanis dan responsif,” tutur Neni.
Bahkan, ia meminta sekda dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan komunikasi tetap terbuka selama 24 jam. “Untuk sekda dan semua kepala OPD, tolong HP-nya 24 jam,” tegasnya.
Sementara itu, usai resmi dilantik sebagai Sekda Kota Bontang, Sony Suwito Adicahyono mengatakan, akan bergerak cepat mengidentifikasi program prioritas daerah di penghujung tahun anggaran.
“Tentu kami sudah di penghujung perjalanan. Dalam waktu dekat, kami akan mengevaluasi perencanaan 2024 dan memastikan sasaran yang ditetapkan tercapai,” ujar Sony.
Ia menjelaskan, fokus terdekat adalah menuntaskan evaluasi APBD Perubahan dari Pemerintah Provinsi agar seluruh program Kepala Daerah berjalan lancar.
Menanggapi tantangan alokasi Dana Transfer Kurang Bayar dari Pusat sebesar Rp 405 miliar yang tidak penuh, Sony menyebut harus melakukan efisiensi anggaran.
“Memang untuk alokasi yang kurang bayar itu tidak semuanya ada, jadi hanya sedikit sekali. Kami akan segera laporkan kalau memang kita harus melakukan efisiensi, mungkin akan berkisar sekitar Rp 1,6 triliun,” jelasnya.
Untuk menutupi kebutuhan anggaran, ia berencana melakukan roadshow mengajukan usulan prioritas sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan ke kementerian terkait.
“Harapan dan doa saya pribadi tentunya, kami ingin mudah-mudahan bisa berbuat banyak untuk Pemerintah Kota Bontang, tentu atas support dari Perangkat Daerah dan bantuan media,” tutup Sony.(adv/arp)
Editor : Nurismi