BERAU POST - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menetapkan 688 jiwa sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Daerah 2026.
Penetapan tersebut dilakukan setelah calon penerima melalui proses verifikasi yang tidak hanya mengacu pada dokumen administrasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi warga di lapangan.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengatakan, verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan diterima masyarakat yang masih membutuhkan.
“Proses verifikasi tidak hanya berpatokan pada data administrasi. Kondisi ekonomi masyarakat di lapangan juga menjadi perhatian,” ujar Agus Haris.
Ia menegaskan, kondisi ekonomi penerima akan terus dievaluasi. Warga yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria dapat dikeluarkan dari daftar penerima dan bantuan dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
“Tetap dievaluasi. Bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan,” tegasnya.
Tak hanya itu, dirinya juga meminta agar pemutakhiran data penerima dilakukan secara berkala mulai dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan hingga Dinas Sosial dan BPS.
Pemutakhiran mencakup penerima PKH, bantuan sembako, bantuan pemerintah lainnya, hingga program CSR untuk mencegah tumpang tindih penerimaan bantuan.
“Hasil verifikasi ini akan menjadi dasar pemutakhiran dan penertiban data penerima bantuan sekaligus bahan penyusunan program bantuan berikutnya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Bontang, Ahmad Yani mengatakan, verifikasi lapangan masih menemukan sejumlah data yang tidak sesuai dengan kondisi warga saat ini.
“Temuan di lapangan masih ada yang tidak sesuai antara data administrasi dengan kondisi masyarakat saat ini,” jelasnya.
Ia menyebut, sejumlah indikator turut diperiksa dalam proses verifikasi, di antaranya kepemilikan kendaraan, status tempat tinggal, penggunaan listrik, serta perubahan kondisi ekonomi warga.
“Yang kami lihat bukan hanya dokumen. Kepemilikan kendaraan, tempat tinggal, penggunaan listrik, dan kondisi ekonomi juga menjadi bagian dari verifikasi,” katanya.
Adapun, penetapan 688 jiwa penerima BLT Daerah 2026 dilakukan melalui empat kriteria verifikasi. Data calon penerima dicocokkan dengan dokumen administrasi dan kondisi faktual di lapangan.
Selain itu, data warga juga disinkronkan dengan Disdukcapil dan Pusdatin untuk meningkatkan akurasi sekaligus meminimalkan kesalahan penerima bantuan.
“Ini kami lakukan untuk meningkatkan akurasi sekaligus mengurangi potensi kesalahan penerima bantuan,” pungkas Ahmad Yani.(adv/arp)
Editor : Nurismi