BERAU POST - Maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), membuat petugas pemadam kebakaran (Damkar) harus bekerja ekstra dalam menghadapi risiko tinggi di lapangan.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan petugas. Termasuk mengkaji dukungan nutrisi bagi mereka yang terpapar asap dan kondisi berbahaya saat bertugas.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan, pekerjaan petugas Damkar memiliki risiko yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Paparan asap dan kondisi lingkungan saat menangani kebakaran menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan.
“Iya, memang sama aja dengan perawat, ada high risk-nya, ada risiko tinggi. Mereka kan ada asap, mengisap asap, mata, nah itu wajarlah kalau kita berikan mungkin dengan nutrisi,” ujar Neni, beberapa waktu lalu.
Menurut Neni, pemberian dukungan nutrisi bagi pekerja dengan risiko tertentu bukan hal baru. Di sektor kesehatan, misalnya, tenaga medis yang bekerja pada lingkungan dengan risiko tertentu telah mendapatkan dukungan nutrisi sesuai ketentuan.
“Kalau kesehatan sudah ya. Dokter, perawat-perawat misalkan yang ada di ruang radiologi yang sensitif terhadap radiasi dan lain-lain sebagainya itu diberikan nutrisi,” jelasnya.
Namun, penerapan dukungan serupa bagi petugas Damkar masih perlu dikaji lebih lanjut. Sebab, sebagian besar petugas Damkar saat ini berstatus outsourcing, sehingga pemerintah harus memastikan aspek regulasi sebelum mengalokasikan anggaran.
Selain itu, Pemkot Bontang juga sebelumnya telah berupaya mengusulkan petugas Damkar masuk dalam skema PPPK paruh waktu. Namun, usulan tersebut belum dapat direalisasikan karena terkendala persyaratan masa kerja.
“Karena dia kurang dari dua tahun. Jadi kami kendala itu, kami usulkan pun ditolak,” ungkapnya.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mencari skema yang sesuai untuk tetap memberikan perhatian kepada petugas Damkar, tanpa melanggar ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
“Nanti kami bicarakan di bagian hukum dan sesuaikan anggaran. Karena kami juga tidak mau salah dalam membelanjakan APBD,” tegas Neni.
Pemkot Bontang memastikan pembahasan akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek regulasi, kemampuan fiskal daerah, serta kebutuhan perlindungan bagi petugas Damkar.
"Harapan kami sih bisa diberikan (insentif,red). Supaya dapat mendukung petugas Damkar dalam menjalankan tugas, sekaligus memastikan pelayanan penanganan kebakaran dan keselamatan masyarakat tetap berjalan optimal," tandasnya.(adv/arp)
Editor : Nurismi