BERAU POST – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menargetkan angka stunting turun hingga satu digit pada 2027 mendatang.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah memperkuat pendampingan keluarga berisiko stunting melalui kolaborasi lintas sektor dan perluasan program intervensi gizi.
Penguatan upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta pendampingan keluarga berisiko stunting yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) di Aula Kelurahan Bontang Kuala, Rabu (23/9).
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan Gerakan Orang Tua Asuh sebagai salah satu strategi pemerintah dalam memberikan dukungan kepada keluarga yang membutuhkan intervensi.
Sejumlah unsur dilibatkan, mulai dari perangkat daerah, kader, penyuluh, PKK, DWP hingga masyarakat penerima manfaat.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM Bontang, Lukman mengatakan, penanganan stunting tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.
Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak dalam memastikan keluarga sasaran mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan.
“Penanganan stunting membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak untuk memastikan keluarga berisiko memperoleh pendampingan, edukasi, serta dukungan berkelanjutan,” ujar Lukman.
Ia menegaskan, Pemkot Bontang akan terus memperkuat pelaksanaan program dengan mengoptimalkan serapan anggaran, memperluas cakupan pendampingan, sekaligus membenahi basis data keluarga sasaran.
“Langkah ini diperlukan agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan dan dapat diukur dampaknya,” terang Lukman.
Di sisi lain, Kepala DP3AKB Bontang, Bahtiar Mabe menyebut pemerintah telah menyiapkan langkah bertahap untuk menekan angka stunting. Dari kondisi saat ini yang masih berada di kisaran 15 persen, Pemkot Bontang menargetkan angka tersebut dapat ditekan menjadi satu digit pada 2027.
“Target Kita bagaimana angka stunting ini bisa turun menjadi satu digit pada 2027,” kata Bahtiar.
Untuk mencapai target tersebut, penanganan akan dilakukan melalui kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pemkot juga akan melibatkan PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP), kader di tingkat kelurahan hingga dunia usaha agar intervensi dapat menjangkau keluarga sasaran secara lebih luas.
Ketua DWP Bontang, Siti Slamet Mulyati turut menekankan pentingnya peran kader dan organisasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah.
Pendampingan di tingkat keluarga menjadi bagian penting karena edukasi terkait gizi dan pola asuh perlu diberikan secara langsung kepada orang tua.
“Salah satu bentuk intervensi kebersihan Pemkot Bontang yang telah berjalan adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Program ini telah menyasar sekitar 250 penerima yang tersebar di sembilan kelurahan,” bebernya.
Cakupan PMT tersebut rencananya diperluas hingga seluruh 15 kelurahan di Bontang. Perluasan program diharapkan dapat memperbesar jangkauan intervensi sekaligus memperkuat pendampingan terhadap keluarga yang memiliki risiko stunting.
Selain pemenuhan asupan gizi, pendampingan juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pola asuh, pemenuhan kebutuhan gizi anak, serta pemantauan tumbuh kembang.
Dengan pendekatan tersebut, intervensi diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan makanan, tetapi berlanjut pada perubahan perilaku di tingkat keluarga.
"Melalui kolaborasi, Gerakan Orang Tua Asuh, PMT, pembenahan data, dan pendampingan, diharapkan penurunan stunting semakin cepat dan tepat sasaran,” tukasnya.(adv/arp)
Editor : Nurismi