FUNGSI pintu itu melindungi, memisahkan, dan mengatur. Tanpa pintu, bisa membuat tak nyaman juga tak aman.
Tapi, di Warung Pojok juga membahas sekitar pintu. Namun, pintu kali ini bukan soal pintu rumah.
Ada kebijakan pemerintah yang akan mengatur tata laksana pengiriman komoditas kelapa sawit dan batu bara. Ini yang disoal sejumlah pengunjung Warung Pojok yang notabene di antaranya ada yang bekerja sebagai petani sawit.
Harga langsung anjlok, kata Pak Abu yang punya lahan sawit puluhan hektare. Kalau sudah demikian situasinya, petani sawit bisa teriak. Sementara harga pupuk dan kebutuhan perawatan tanaman, juga meningkat.
Ada juga yang berkelakar, bahwa kenaikan itu sifatnya sementara. Tidak akan berlangsung lama. Pemerintah hanya mengatur.
Begitu mulai diberlakukan ekspor Crude Palm Oil (CPO) melalui satu pintu, akan ada perubahan harga di tingkat petani. Bisa saja harga jual lebih bagus dari sebelumnya.
Yang bekerja di perusahaan pertambangan batu bara, juga mengeluhkan hal serupa. Kami kada pengaruh urusan gaji, kata salah seorang karyawan perusahaan.
Masalahnya, dengan kebijakan satu pintu ditambah lagi pengurangan kuota produksi, jelas memengaruhi pemanfaatan tenaga kerja. Khawatirnya terjadi pengurangan tenaga kerja, kan dampaknya ke daerah, kata teman d Warung Pojok.
Komoditas kelapa sawit dan batu bara, merupakan primadona bagi Kabupaten Berau. Dengan kebijakan pengiriman ke luar negeri melalui satu pintu di Jakarta itu, akan punya dampak. Kita lihat saja bagaimana ke depannya, kata pengunjung warung.
Pintu lainnya yang hampir tiap tahun dibahas, dan tak kunjung terlaksana, adalah pitu masuk wisata. Katanya akan diberlakukan satu pintu. Tapi, itu konsep beberapa tahun lalu, tak ada pelaksanaannya.
Maksudnya satu pintu, wisata yang menggunakan perahu cepat, tidak langsung ke destinasi. Tapi mampir dulu (melapor) ke center point di Tanjung Batu atau Pulau Derawan. Sayangnya kebijakan itu tak pernah diseriusi untuk diwujudkan.
Sekarang sudah ada angkutan speedboat langsung dari Tarakan ke Tanjung Batu dan Tanjung Redeb. Harusnya rute ini saja yang dijadikan patokan menentukan satu pintu itu.
Yang terakhir, pekerja wisata `sibuk` dengan hadirnya perahu phinisi yang membawa wisatawan (LoB). Banyak yang protes, padahal diisi promosi itu menguntungkan.
Kalau juga belum punya perangkat aturan, itu yang didahulukan. Sehingga setiap kapal atau perahu phinisi yang masuk ke wilayah laut Berau, jelas hak dan kewajibannya. Kan daerah juga bisa mendapatkan penghasilan. (sam)
@daengsikra.id