SALAH satu yang jadi sorotan di tingkat provinsi, adalah pembentukan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang katanya beranggotakan 49 personel.
Di Berau, dalam sepekan ini juga dibahas topik yang tidak jauh beda. Media cetak dan media sosial saling berbalas pantun antara bupati dan wakilnya. Soal apa? Ya, juga urusan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP).
Kita tentu sama-sama mengerti, bahwa beban tugas seorang bupati cukup berat. Sama sibuknya dengan pengakuan Rudy Mas'ud yang katanya sangat sibuk. Bujur aee.
Karena sibuk itu, diperlukan yang namanya tim untuk membantu berpikir. Latar belakang TBUPP dari berbagai kalangan. Ada akademisi, praktisi, dan banyak figur orang dekat bupati.
Pengakuan Bupati Sri Juniarsih, seperti yang termuat di media, bahwa jauh-jauh hari sudah direncanakan. Bahkan sejak awal menjabat sebagai kepala daerah.
Nah, kan sudah lawas berarti. Kenapa Gamalis kada tahu? Bisa juga tahu, tapi pura-pura kada tahu.
Dalam tahun pertama periode kedua, banyak kegiatan pembangunan yang memerlukan `second opinion`. Salah satunya pendampingan dari TBUPP itu. Kami didampingi TBUPP dalam penyelesaian pembangunan rumah sakit yang baru, kata Bupati.
Kalau di provinsi, mereka yang masuk dalam tim itu bergaji lumayan besar. Kalau bentukan di daerah gajinya standar-standar saja. Kada ganal, kata teman saya.
Perdebatan tidak sepanas di level provinsi sekitar TGUPP yang dikomandani mantan Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie. Banyak kritikan pedas terkait tugas tim itu.
Saya juga tidak banyak tahu soal TBUPP bentukan Bupati Berau. Yang jadi perhatian, karena ada pengakuan Gamalis, Wakil bupati Berau, konon katanya tidak tahu menahu soal urusan TBUPP itu, Bujur-bujur kada tahu, begitulah bahasanya Gamalis.
Saya dan mungkin sebagian warga jadi tidak habis pikir. Sebab, antara ruang kerja bupati dan wakilnya hanya tiga langkah. Saling berhadapan kamar kerja. Masa beparakan kaya itu bisa kada tahu.
Apakah ini fenoma periode kedua masa jabatan bupati dan wakilnya. Dulu juga begitu. Banyak kegiatan bupati yang tidak melibatkan wakilnya. Termasuk urusan mutasi sekali pun.
Dengan pengakuan jujur Gamalis yang merasa tidak dilibatkan dalam pembentukan TBUPP, masyarakat jadi bertanya-tanya. Apakah pucuk pimpinan kita ini tak lagi kompak dalam bekerja?
Padahal, diberbagai kesempatan, baik bupati maupun wakilnya selalu memberi penekanan pada anak buah pentingnya koordinasi dan kolaborasi.
Andai saja koordinasi itu pun dilakukan pucuk pimpinan dengan dijembatani sekretaris kabupaten, tak akan menimbulkan pertanyaan.
Kan ruang kerja bupati dan ruang kerja wakil bupati hanya berjarak tiga langkah. Tinggal menyubarang saja. (sam)
@daengsikra.id