BERAU POST – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau menyambut positif sinyal Kementerian Pertanian (Kementan) yang membuka peluang bantuan sarana produksi pertanian (saprodi) dan alat mesin pertanian (alsintan) untuk Berau.
Sinyal tersebut disampaikan tim Kementan saat melakukan kunjungan ke Berau beberapa waktu lalu. Tawaran itu dinilai menjadi peluang yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah daerah khususnya perangkat daerah terkait, dengan menyampaikan kebutuhan riil petani di lapangan.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengatakan, dukungan berupa alsintan dan sarana produksi menjadi kebutuhan penting untuk mendorong produktivitas sektor pertanian.
Terlebih Berau memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas. “Lahan di Berau cukup luas,” ujarnya Senin (17/8).
Menurutnya, pengadaan sejumlah kebutuhan pertanian saat ini tidak lagi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui APBD.
Kebijakan tersebut membuat pemerintah daerah perlu lebih aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Alat pertanian ini sudah tidak bisa di APBD,” katanya.
Sumadi menjelaskan, kondisi tersebut berkaitan dengan pembagian kewenangan dalam pengadaan dan penyediaan bantuan pertanian.
Karena itu, ia berharap kewenangan tersebut dapat kembali diberikan kepada daerah, sehingga pemerintah kabupaten bisa lebih leluasa menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan petani.
“Harapan kami kewenangan segera dikembalikan ke daerah,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih dekat terhadap kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
Dengan begitu, bantuan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran, baik berupa alsintan maupun pupuk dan sarana produksi lainnya. “Yang mengerti kebutuhan itu daerah,” jelas Sumadi.
Terkait peluang bantuan dari Kementan, ia meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Berau dapat meresponsnya secara maksimal.
Dinas diharapkan segera menyusun dan menyampaikan kebutuhan prioritas petani sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat.
“Saya harap tawaran itu disambut dengan baik,” katanya.
Selain itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dinilai perlu terus diperkuat. Langkah tersebut penting agar kebutuhan alat pertanian di Berau dapat memperoleh dukungan melalui program yang tersedia.
Menurut Sumadi, sinyal positif dari Kementan menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian daerah.
Bantuan yang sesuai kebutuhan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja petani sekaligus mendukung pengembangan lahan pertanian di Berau.
Sebelumnya, Kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) masih menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Berau.
Selain bantuan Combine Harvester, petani juga membutuhkan mesin pengering gabah atau dryer berkapasitas besar agar kualitas hasil panen tetap terjaga dan memenuhi standar penyerapan Bulog.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Berau, Lita Handini, mengatakan dukungan pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan alsintan tersebut. Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah membuat pengadaan alat tertentu belum dapat dilakukan melalui APBD.
“Support dari pemerintah pusat sangat kami harapkan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Lita menegaskan, selain bantuan alat, semangat kelompok tani juga harus terus diperkuat agar program peningkatan produksi pangan dapat berjalan optimal.
Menurutnya, keberhasilan sektor pertanian tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga pada kesiapan petani dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
“Yang terpenting semangat kelompok tani harus terus digelorakan,” katanya.
Ia menjelaskan, kebutuhan utama saat ini adalah Combine Harvester untuk mempercepat proses panen sekaligus mengurangi kehilangan hasil. Berdasarkan informasi yang diterima, Berau berpeluang memperoleh dua unit mesin tersebut pada tahun ini.
“Informasinya ada dua unit Combine Harvester tahun ini, sekarang masih kami tunggu,” ungkapnya.
Selain itu, DTPHP juga akan mengusulkan bantuan mesin dryer berkapasitas besar kepada pemerintah pusat. Keberadaan alat tersebut dinilai penting untuk menjaga mutu gabah, terutama saat kondisi cuaca tidak mendukung proses penjemuran secara alami.
“Untuk dryer akan kami usulkan agar bisa dialokasikan ke Berau,” jelasnya.
Lita menambahkan, pengadaan sarana produksi seperti dryer belum memungkinkan dibiayai melalui anggaran daerah, sehingga pihaknya berharap alokasi bantuan dari pemerintah pusat dapat direalisasikan.
Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian (Kapusdiktan) BPPSDMP Kementerian Pertanian RI, Muhammad Amin, mengaku mesin pengering menjadi salah satu kebutuhan yang harus segera mendapat perhatian.
Menurutnya, kualitas gabah sangat dipengaruhi proses pengeringan sehingga menentukan layak tidaknya hasil panen diserap Bulog.
“Salah satu permasalahan memang dryer dan ini perlu disikapi,” ujarnya.
Selama bantuan tersebut belum tersedia, Amin mendorong petani mengoptimalkan proses penjemuran secara manual agar kadar air gabah tetap sesuai standar. “Kita mitigasi bagaimana dijemur dengan baik sehingga kualitasnya bagus dan bisa diserap Bulog,” katanya.
Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Berau mengusulkan pengadaan dryer secara umum sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan bersama oleh kelompok tani dan memberikan manfaat yang lebih luas.
“Mungkin nanti Berau bisa mengusulkannya secara umum agar digunakan dengan maksimal,” ucapnya. (adv/sen/sam)
Editor : Nurismi